MBG Perlu Dihentikan(?)

MBG Perlu Dihentikan(?)

Oleh: Rahmat Nusantara

Sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan, berbagai persoalan terus bermunculan. Mulai dari kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, persoalan tata kelola distribusi, dugaan penyimpangan dalam pengadaan, hingga munculnya dugaan korupsi dan praktik markup anggaran yang kini menjadi perhatian publik. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG masih menyisakan pekerjaan rumah yang tidak sedikit dan membutuhkan pembenahan secara menyeluruh. 

Namun dibalik itu semua masih ada hal baik dari program MBG yang perlu dipertahankan.

Atas dasar itu, saya berpendapat bahwa Program MBG harus tetap berjalan sembari mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan dalam tata kelola program MBG. Namun MBG akan sampai pada taraf perlu dihentikan namun hanya untuk sementara waktu dimana hal ini wajar apabila dimaksudkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, mekanisme pengawasan, transparansi anggaran, hingga kualitas pelaksanaan di lapangan. Jangan sampai program yang memiliki tujuan mulia justru kehilangan kepercayaan masyarakat akibat lemahnya pengawasan.

Pandangan tersebut sejalan dengan yang disampaikan Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, yang menyatakan, "Minimal menghentikan MBG sementara dulu, kemudian dievaluasi." Pernyataan tersebut bukan berarti menolak tujuan program, melainkan mendorong agar pemerintah melakukan pembenahan secara serius sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. 

Namun demikian, saya juga tidak sepakat apabila ada desakan agar MBG dihentikan secara permanen. Program ini masih memiliki nilai positif yang patut dipertahankan. Kehadiran MBG telah menggerakkan roda perekonomian, membuka lapangan pekerjaan melalui dapur-dapur penyedia makanan, serta memberikan peluang usaha bagi banyak pelaku ekonomi lokal. Di sisi lain, kita juga menyaksikan berbagai cuplikan yang memperlihatkan antusiasme anak-anak ketika menerima makanan bergizi di sekolah. Bukankah kebahagiaan mereka juga layak menjadi pertimbangan?

Karena itu, kita perlu bertanya kepada diri sendiri apakah kita rela membuang seluruh manfaat tersebut hanya karena adanya kesalahan dalam tata kelola yang harusnya masih bisa diperbaiki?

Hampir semua program pemerintah memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk potensi penyimpangan anggaran. Namun, kesalahan tata kelola tidak selalu berarti programnya harus dimatikan. Yang semestinya diperbaiki adalah sistem pengawasannya, akuntabilitasnya, serta penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

Pada akhirnya, saya berpandangan bahwa yang buruk harus dievaluasi dan diperbaiki, sedangkan yang baik harus dipertahankan. Menghentikan sementara demi evaluasi merupakan pilihan yang lebih bijaksana daripada membiarkan masalah terus berulang atau bahkan menghentikan program secara permanen. Dengan sikap yang terbuka dan objektif, kita dapat mengawal lahirnya kebijakan publik yang tidak hanya baik dalam gagasan, tetapi juga baik dalam pelaksanaannya.